Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 Tahun 2017

PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017

PEDOMAN MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/11/2017 Tahun 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 76 Tahun 2017

PENYATUAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KE DALAM PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2017

DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2017

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 77 Tahun 2017

STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2017 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 Tahun 2017

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017

PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.02/2017 Tahun 2017

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/TI.120/11/2017 Tahun 2017

PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA ELEKTRONIK

Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.07/2017 Tahun 2017

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017