Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016

PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2016

PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM146 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA DAN KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT, DAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM151 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.010/2016 Tahun 2016

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2016

PEDOMAN PENULISAN PERISTIWA SEJARAH

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016

KOMITE SEKOLAH

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016

PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTA DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97 Tahun 2016

STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADURA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.153 Tahun 2016

STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS LOKOMOTIF SARANA PERKERETAAPIAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2016

PEDOMAN PENULISAN TOKOH SEJARAH

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Tidak Berlaku