Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2014

Basarnas Special Group (bsg)

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.06 Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2014

Pakta Integritas di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.12 Tahun 2014

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Sar Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Rancana Umum Energi Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014

Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Perindustrian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014

Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India (extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of India)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014

Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah