UU 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
UU 2009
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
UU 2008
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara PemdaDicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
UU 2008
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
PP 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Pelayanan PublikDicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
UU 2007
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
UU 2007
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata NegaraDicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
UU 2006
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)
Korupsi Hukum Internasional Pidana- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat