Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2002

Retribusi Izin Usaha Perfilman

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2002

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perfilman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Perubahan Uu 35-2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan

Tidak Berlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 Tahun 2001

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Banten

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000

Pembentukan Propinsi Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan dengan Menteri Negara

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liabilitiy For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak,1969)

Keputusan Presiden Nomor KEPPRES52/1999 Tahun 1999

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19