Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (civil Aviation Safety Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (aircraft Registration)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 Tahun 2021

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2021

Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2021 Tahun 2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2021

Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo Nomor 052 (medan-berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-parapat Nomor 065

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2021

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021

Penjamin Keimigrasian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tahun 2021

Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2021

Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/pmk.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/permen-kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2021

Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum