Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tahun 2021

Ubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/pmk.010/2020 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021

Pelayanan Advokasi Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2021

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/pmk.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 Tahun 2021

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021

Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (civil Aviation Safety Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (aircraft Registration)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2021

Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo Nomor 052 (medan-berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-parapat Nomor 065

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/pmk.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021