Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2021

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2021

Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (civil Aviation Safety Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (aircraft Registration)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2021 Tahun 2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2021

Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo Nomor 052 (medan-berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-parapat Nomor 065

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2021

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021

Penjamin Keimigrasian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/permen-kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2021

Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2021

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan