Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang: a. Statuta Institut Seni Indonesia Bali; b. Statuta Politeknik Negeri Semarang; dan c. Statuta Universitas Sam Ratulangi.
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Rancangan Peraturan Menteri
Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak Melalui Penyelenggara Lelang
Rancangan Peraturan Menteri
Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029.
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Rancangan Peraturan Menteri
LAYANAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA LAYANAN PENCATATAN DAN PENCABUTAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Rancangan Peraturan Menteri
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Tata Cara Perencanaan Transmigrasi
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG DENGAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan
Rancangan Peraturan Menteri
Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Permohonan Paspor Biasa Dalam Keadaan Kahar
Rancangan Peraturan Menteri
Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Rancangan Peraturan Menteri
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Rancangan Peraturan Menteri
Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat Fase I
Rancangan Peraturan Menteri
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Rancangan Peraturan Menteri
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Eksportir Terdaftar, Rekomendasi Importir Produsen, Dan Pertimbangan Teknis Impor Prekursor Non Farmasi
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Rancangan Peraturan Menteri
Manajemen Talenta dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA DENGAN KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri/Badan tentang Rencana Strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025-2029
Rancangan Peraturan Menteri
RPermenhan tentang Mekanisme Pencocokan, Penelitian, dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Rancangan Peraturan Menteri
Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
Rancangan Peraturan Menteri
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
Rancangan Peraturan Menteri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025-2029
Rancangan Peraturan Menteri
PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA HUKUM PERSEKUTUAN PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER
Rancangan Peraturan Menteri
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penerjemah
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna Secara Wajib
Rancangan Peraturan Menteri
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026
Rancangan Peraturan Menteri
Jabatan Fungsional Di Bidang Hukum
Rancangan Peraturan Menteri
Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG
Rancangan Peraturan Menteri
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu
Rancangan Peraturan Menteri
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum tentang Pengeshan Koperasi
Rancangan Peraturan Menteri
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada Sektor Perdagangan Tahun Anggaran 2026-2028
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan