Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN BADAN/LEMBAGA |
|---|---|
| Pemrakarsa | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
| Nomor | 8 |
| Tahun | 2021 |
| Tentang | PENILAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 19 November 2021 |
| Pejabat yang Menetapkan | |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 9228 |
| Jumlah diDownload | 1132 |
| Tahun Pengundangan | 2021 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1295 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 23 November 2021 |
| Pejabat Pengundangan | BENNY RIYANTO |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah
Mencabut :
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah