Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17pmk032013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16pmk032011 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Danatau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Danatau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tahun 2015

Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penghitungan Pengalokasian Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143pmk022015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negaralembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 Tahun 2015

Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Danatau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Verifikasi Atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179pmk0112012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134pmk082013 Tentang Dealer Utama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.3/2015 Tahun 2015

Fasilitas Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 Tahun 2015

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9pmk032013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.08/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43pmk082013 Tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 Tahun 2015

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/pmk.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.010/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 Tahun 2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Tidak Berlaku