Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 Tahun 2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.05/2021 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2021 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2021 Tahun 2021

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.08/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/pmk.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 Tahun 2021

Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2021 Tahun 2021

Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/pmk.08/2017 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2021 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Pusat Hidro-oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.02/2021 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021

Sistem Akuntansi Hibah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2021 Tahun 2021

Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.03/2021 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tahun 2021

Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/pmk.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Pada Badan Pengawas tenaga Nuklir