Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015 Tahun 2015

Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Danatau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Verifikasi Atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179pmk0112012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134pmk082013 Tentang Dealer Utama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.3/2015 Tahun 2015

Fasilitas Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 Tahun 2015

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9pmk032013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.08/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43pmk082013 Tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 Tahun 2015

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/pmk.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.010/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 Tahun 2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2015 Tahun 2015

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan Danatau Pembelian Kembalipenukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 Tahun 2015

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh Pt Taspen Persero dan Pt Asabri Persero

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/pmk.03/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2015 Tahun 2015

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan Iv Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188pmk072012 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara