Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negaralembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.07/2015 Tahun 2015

Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsikabupatenkota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.06/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135pmk052013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pada Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.08/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137pmk082013 Tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 Tahun 2015

Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tahun 2015

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.07/2015 Tahun 2015

Kriteria Danatau Rincian Ternak Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor Danatau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Danatau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 Tahun 2015

Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015 Tahun 2015

Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 Tahun 2015

Pusat Logistik Berikat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penggunaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.07/2014 Tahun 2014

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2014 Tahun 2014

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi Atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh Atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 Tahun 2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/ Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.02/2014 Tahun 2014

Tata Cara Penyusunan, Pendanaan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi