Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 Tahun 2021

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara Melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2021 Tahun 2021

Erubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/pmk.02/2020 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (ba 999.08)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tahun 2021

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 Tahun 2021

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2021 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/pmk.05/2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 Tahun 2021

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/pmk.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.04/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 /PMK.010/2021 Tahun 2021

Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2021 Tahun 2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tahun 2021

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2021 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 Tahun 2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 Tahun 2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.05/2021 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2021 Tahun 2021

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 Tahun 2021

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia