4.972 Peraturan ditemukan

PP 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997

Perubahan Pp 33-1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997

Kemitraan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997

Perubahan Pp 28-1996 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1997

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996

Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996

Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor Impor

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996

Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (epte) dan Perusahaan Pengolahan Kawasan Berikat (kb)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Nuklir

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996

Hak Keuangan/administrasi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan I

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ii dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iv, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Vi, Perusahaan Perseroan (persero) P.t.perkebunan Vii, dan Perusahaan Perseroan P.t. Perkebunan Viii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Nusantara Iv

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Nusantara V

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Vi

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan X, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxi, Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Nusantara Vii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xi dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xii, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Viii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xv-xvi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat