Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development of The Private Sector

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Inhutani I

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Dirgantara Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo dari Wilayah Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010

Pemindahan Ibu Kota Kapupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010

Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Satuan Polisi Pamong Praja

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010

Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow dari Wilayah Kota Kotamobagu ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010

Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Tidak Berlaku