60 Peraturan ditemukan

UU 2022

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Konstitusional & Tata Negara Pemda Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2022

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022

Provinsi Riau

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2022

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Pemda Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2022

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara

Konstitusional & Tata Negara Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2022

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Konstitusional & Tata Negara Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2022

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Sumber Daya Air & Kelautan Infrastruktur Konstitusional & Tata Negara Pers  Telekomunikasi & Informatika Tata Ruang Energi  Migas & Tambang 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2021

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Konstitusional & Tata Negara Administrasi Kepemerintahan Keuangan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2021

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021

Strategi Nasional Kelanjutsiaan

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERMEN 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020

Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Pemda Tata Ruang Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Kementerian Dalam Negeri
PERMEN 2015

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015

Tata Cara Pengundangan Peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Konstitusional & Tata Negara Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

  • Dokumen :
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2014

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2014

Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Konstitusional & Tata Negara 

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
UU 2014

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pemda Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2011

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Penyelenggara Pemilihan Umum

Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Bantuan Hukum

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang

Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 2009

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat