485 Peraturan ditemukan

PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 1999

Retribusi Terminal.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 1999

Retribusi Pasar.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 1999

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 1999

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 1999

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17TAHUN1999 Tahun 1999

Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18TAHUN1999 Tahun 1999

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
PERDA 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19TAHUN1999 Tahun 1999

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

  • Dokumen :
  • Kabupaten Pati
UU 1999

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999

Pengesahan Perjanjian Antara Ri dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic of Indonesia and Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PERPPU 1999

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999

Pengadilan Hak Asasi Manusia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1999

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999

Partai Politik

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999

Penyelenggaraan Transmigrasi

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1999

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

Pemilihan Umum

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1999

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah di Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, dan Pt Bank Sembada Artanugroho dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perdata 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999

Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat