Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016

Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 65/MENLHK-SETJEN/20152015 Tahun 2016

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.66/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2016

Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan Pengenaan Iuran Kehutanan Pada Areal Izin Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016

Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2016

Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13pmk022013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 Tahun 2016

Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 Tahun 2016

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negaraperseroan Terbatasbadan Hukum Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 Tahun 2016

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 Tahun 2016

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016

Penyelenggaraan Optikal

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 Tahun 2016

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116mindper122012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib