Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018

Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.07/2018 Tahun 2018

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2018 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/pmk.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (ba 999.08)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/pmk.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2018

Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/m-ind/per/10/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/m-ind/per/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 Tahun 2018

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/kabupaten/kota Pada Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2018 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2018

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Institusi Induk Bagi 7 (tujuh) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018

Kebun Bibit Rakyat

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Peneliti

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara