Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017

Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017

Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2017

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/inpassing

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/permen-kp/2016 Tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/TP.010/11/2017 Tahun 2017

Pelepasan Varietas Tanaman

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.07/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/pmk.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/prt/m/2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.08/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.010/2017 Tahun 2017

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir Atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.110/11/2017 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/permentan/ot.110/3/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian