Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2016

Pusat Penilaian Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Perangkat Daerah Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2016

Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun 2016

Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 Tahun 2016

Aktuaris

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016

Pedoman Nomeklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016

Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016

Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM128 Tahun 2016

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan