Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tahun 2012

Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/pmk.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/pmk.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2012 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 Tahun 2012

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tahun 2012

Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012

Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 Tahun 2012

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/kmk.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/pmk.02/2010 Tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Pnbp Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2012 Tahun 2012

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2012 Tahun 2012

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2012 Tahun 2012

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/pmk.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 Tahun 2012

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, dan Peralatan Toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2012 Tahun 2012

Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan, dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 Tahun 2012

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

Tidak Berlaku