Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2016

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016

Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016

Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016

Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.54 Tahun 2016

Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/pmk.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.47 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.48 Tahun 2016

Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.49 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Pkps Bagian 63 Civil Aviation Safety Regulation Casr Part 63 Tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personil Penunjang Operasi Pesawat Udaralicensing Flight Crew Members Other Than Pilot Flight Operation Officers and Certification of Flight Attendant

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.50 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 Civil Aviation Safety Regulation Part 141 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang Certification and Operating Requirement For Pilot Schools

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.53 Tahun 2016

Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratanpersyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter