Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984

Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

Wabah Penyakit Menular

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

Perindustrian

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984

Pos

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984

Penetapan Perpu 1-1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Uu Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Uu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983

Pengesahan Perjanjian Antara Ri dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Ri yang Terletak di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983

Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Consular Relation and Optional Protocol to The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality,1963)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (convention On Special Mission, New York, 1969)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Wajib Daftar Perusahaan