Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991

Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-pengapalan Barang-barang Impor Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Ri Menjadi Perusahaan Umum (perum)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991

Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Gita Karya dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Gita Karya ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Ri dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pradnya Paramita

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Survai Udara (penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991

Pembentukan Kecamatan Ranto Peureulak di Wilayan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991

Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 ke Tahun Anggaran 1991/1992

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1991

Pembentukan Kota Administratif Watampone

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991

Pembentukan Kota Administratif Banjar

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1991

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Pos dan Giro

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Ii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991

Pembentukan Kecamatan Batin Xxiv, Maro Sebo dan Pemayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal dan Rimbo Bujang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991

Pembentukan Kecamatan Kota Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Rejang Lebong, Kecamatan Seginim dan Sukaraja di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991

Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat