Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2015

STANDAR PERSYARATAN KEBUTUHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (OPERATION REQUIREMENT) BADAN SAR NASIONAL

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2015

PELAPORAN GRATIFIKASI PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 96/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM NEGERI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015

STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN