Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI LINGKUNGAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2012

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014

SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 9 Tahun 2014

LAGU MARS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF SEWA SALURAN SIARAN PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2014

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.05/2014 Tahun 2014

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALEMBANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.011/2014 Tahun 2014

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANGUNA PEMBUATAN PAKAN TERNAK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2014 Tahun 2014

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2014 Tahun 2014

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIK, DAN KARTU TELEPON SELULAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2014 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.05/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2014 Tahun 2014

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.01/2014 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 Tahun 2014

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 Tahun 2014

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KEUANGAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL