62.116 Peraturan ditemukan

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007

TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 2007

PERUBAHAN KEDELAPAN KEPMEN HUKUM DAN HAM: M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.72-PR.09.02 Tahun 2007

BADAN PERTIMBANGAN HUKUMAN DISIPLIN

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007

SISTEM AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

  • Dokumen :
  • Kementerian Keuangan
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

  • Dokumen :
  • Kementerian Keuangan
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2007

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyedian dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

  • Dokumen :
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007

STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL

  • Dokumen :
  • Kementerian Perdagangan
  • Dokumen :
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2007

PEDOMAN PENUGASAN SURVEY PENDAHULUAN PANAS BUMI

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2007

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 016 Tahun 2007

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BADAN PENGATUR HILIR MIGAS (4 FEBRUARI 2013

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral