Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

PEMILIHAN UMUM

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, PT BANK LIPPO TBK, DAN PT BANK SEMBADA ARTANUGROHO DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999

PENCABUTAN UU 5-1985 TENTANG REFERENDUM

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999

PENGUSAHAAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999

TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAYKANA, KABUPATEN DATI II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DATI II METRO

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999

PERUBAHAN PP 5-1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK