UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957

PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1956

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957

PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957

PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957

MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO.78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NO.25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957

PENETAPAN UNTUK PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA 6 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 PEBRUARI 1957 NO. 23 (TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1158, BERITA NEGARA TANGGAL 22 PEBRUARI 1957 NO. 16 TAHUN 1957) YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953 LEMBARAN-NEGARA NO. 40 TAHUN 1953)

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957

PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957

KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA, DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957

PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957

PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957

ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA)

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957

PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA

KEPPRES 1957

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1957

PENUNJUKAN BASUKI DJATIASMORO DARI DIREKTUR EKONOMI ANTAR NEGARA BERKEMBANG SEBAGAI ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA KE 9

KEPPRES 1957

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1957

PENUGASAN KEPADA PANITIA NEGARA UNTUK MENINGKATAKAN KESEJAHTERAAN ATAU DI TRANSMIGRASIKAN BAGI GEROMBOLAN YANG MENYERAH KEPADA NEGARA

KEPPRES 1957

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1957

PEMBERHENTIAN WAKIL PERDANA MENTERI 1 DAN BEBERAPA ORANG MENTERI DARI MASYUMI SERTA MENGANGKAT BEBERAPA ORANG MENTERI AD INTERIM

KEPPRES 1957

---

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1957

PEMBENTUKAN SUATU PERUTUSAN KE SUMATERA TENGAH

KEPPRES 1957

---

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1957

PENGIRIMAN MISI KESEHATAN KE NEW ZEALAND DALAM RANGKA BANTUAN COLOMBO PLAN