Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Pbb Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997

Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 1996

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jayapura.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 1996

Pembentukan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Indramayu

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Kupang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996

Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tidak Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1995

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii timor Tengah Selatan

Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995

Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta