Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009

Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009

Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (konvensi Stockhom Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009

Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fsisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Khusus

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008

Peradilan Adat di Papua

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008

Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat hukum Adat Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Perubahan Kedua Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008

Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (perjanjian Tentang Bantuan Timbal-balik dalam Masalah Pidana)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Pelayaran