Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008

Pengelolaan Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008

Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law (statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata)

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggara Pemilihan Umum

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007

Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan