Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011

Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011

Penugasan Kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011

Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality of The International Rice Research Institute (persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional Atas Lembaga Penelitian Padi Internasional)

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM89/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010

Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010

Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MENHUT-II/2010 Tahun 2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2010 Tahun 2010

Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (iuphhk) dalam Hutan Alam, Iuphhk Restorasi Ekosistem, Atau Iuphhk Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010

Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010

Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010

Penyelenggaraan Pelayanan Publik