Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Jabatan Fungsional-
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2010
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Energi dan Ketenagalistrikan
Energi Migas & Tambang Administrasi Kepemerintahan-
Kabupaten Indragiri Hilir
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009
Sekretariat Majelis Pengawas Notaris
Penegakan Hukum & Profesi Hukum- Dokumen :
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009
Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2008
Hari Jadi Pertambangan dan Energi
Energi Migas & Tambang- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara Pemda- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Politik dan Pemilu Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perdagangan & Industri- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat