Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1995

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii timor Tengah Selatan

Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995

Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 1995

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Tingkat I sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Islamic Development Bank (idb)

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991

Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadappelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Membangkitkan Energi/listrik

Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1987

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987

Kamar Dagang dan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986

Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985

Pencabutan Uu 4-1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

Perindustrian

Tidak Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1982

Konservasi Energi

Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977

Gaji Pokok Jaksa Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970

Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja