Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025

Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Iv Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025

Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025

Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20t6 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor I92 Tahun 20i4 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025

Pengesahan Indo-pacific Economy Framework For Prosperity Agreement Relating to A Clean Economy (persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-pasifik untuk Kemakmuran Terkait Ekonomi Bersih)

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2025

Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk Penggabungan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa (protocol to Amend The Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Chile For The Incorporation of Provisions On Trade In Services)

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025

Pengesahan Agreement Under The United Nations Convention On The Law of The Sea On The Conservation and Sustainable Use On Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (persetujuan di Bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut Tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut Secara Berkelanjutan di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 30 Tahun 2025

Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia

Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025

Penetapan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris

Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024

Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024

Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2024

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (accord Entre Le Gouvernement De La Republique D'indonesie Et Le Gouvernement De La Republique Francaise Relatif A La Cooperation Dans Le Domaine De La Defense)