Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972

Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970

Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Tidak Berlaku

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964

Pembinaan Perfilman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang Undang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964

Wajib Kerja Tenaga Para-medis

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964

Peraturan Tata Tertib Dpr-gr

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1962

Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang-orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962

Pokok-pokok Perumahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1960

Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang-orang yang Telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah