Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020

Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020

Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019

Peta Panduan (road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018–2021

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018

Kepalangmerahan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Keputusan Menteri dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap Iii

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016

Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015

Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada kementerian/lembaga

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015

Target Kinerja kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015

Program Nasional Agraria (prona)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2015

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Pnbp terhadap Pihak Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2015 Tahun 2015

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan harga Transfer (advance Pricing Agreement)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 Tahun 2015

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 108/pmk.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai

Tidak Berlaku