Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015

Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015

Kementerian Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2015

Pengesahan Agreement Establishing Asean Macroeconomic Research Office Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro Asean

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/kota dalam Rangka Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014

Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.01/2014 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/pmk.01/2011 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Arbiter, Penganggaran dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi di International Centre For Settlement of Investment Disputes (icsid) dan Hesham Al Warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam (oki)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.07/2014 Tahun 2014

Penyelesaian Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2014

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/MENHUT-II/2014 Tahun 2014

Penugasan (medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2014 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (forest and Climate Change)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2014 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/menhut-ii/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2014 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/pmk.02/2009 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia