Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Lembata

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997

Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Kupang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992

Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Islamic Development Bank (idb)

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991

Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadappelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Membangkitkan Energi/listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990

Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Ri Jakarta