Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Perubahan Uu 15-2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2002

Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2002

Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Perubahan Uu 35-2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

Partai Politik

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan

Tidak Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 35 Tahun 2001

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

Pembentukan Kota Langsa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001

Pembentukan Kota Prabumulih

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua