2.039 Peraturan ditemukan

UU 1999

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Lembata

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999

Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Kehutanan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Perdata Keuangan & Perbankan Pers  Telekomunikasi & Informatika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Kehutanan Pertanian  Perkebunan & Perikanan 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1998

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Kehutanan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1998

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Kehutanan Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Kehutanan Pertanian  Perkebunan & Perikanan 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Kehutanan Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Psikotropika

Rehabilitasi Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Pbb Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Narkotika 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997

Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

Ketransmigrasian

Adat 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Administrasi Kepemerintahan 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pertanahan 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996

Kehutanan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1997

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan & Industri 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Pertanahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Kupang

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996

Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tenaga Kerja 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat