2.039 Peraturan ditemukan

UU 1970

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Adat 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1969

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Tenaga Kerja 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1967

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Kehutanan 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1966

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966

Hygiene

Adat 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 1966

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966

Penghapusan Pengadilan Adat/swapraja dan Pembentukan Pengadilan pengadilan Negeri di Irian Barat

Adat 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1964

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang Undang

Pers  Telekomunikasi & Informatika 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1964

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964

Wajib Kerja Tenaga Para-medis

Medis Tenaga Kerja 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 1964

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964

Peraturan Tata Tertib Dpr-gr

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Adat Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1959

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Administrasi Kepemerintahan Pemda 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1958

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Politik dan Pemilu 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Konstitusional & Tata Negara 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UUDRT 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian dalam Sektor Partikelir

Perindustrian 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1954

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954

Pertahanan Negara Republik Indonesia

Pertahanan & Keamanan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
PP 1950

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950

Perguruan Tinggi Agama Islam

Pendidikan & Kebudayaan Perdata dan Islam 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1947

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Surakarta

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1947

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Yogyakarta

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1946

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Peraturan Hukum Pidana

Perdata 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat