Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 Tahun 2016

Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/pmk.01/2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan Oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 Tahun 2016

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2016 Tahun 2016

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/pmk.010/2015 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/pmk.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016 Tahun 2016

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2016 Tahun 2016

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2016 Tahun 2016

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.08/2016 Tahun 2016

Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia Atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tahun 2016

Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 Tahun 2016

Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2016 Tahun 2016

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/pmk.02/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2016 Tahun 2016

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.07/2016 Tahun 2016

Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal dari Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Sudah Ditentukan Penggunaannya Pada Tahun-tahun Sebelumnya untuk Mendanai Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2016