4.972 Peraturan ditemukan

PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000

Perubahan Kedua Pp 15-1990 Tentang Usaha Perikanan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000

Pelaksanaan Uu 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Uu 18-2000

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000

Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000

Kelompok Barang Keja Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000

Perubahan Pp 20-2000 Tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Atau di Daerah-daerah Tertentu

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Pp 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Pp 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000

Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000

Penetapan Universitas Gajahmada Sebagai Badan Hukum Milik Negara

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000

Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000

Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999

Penyelenggaraan Transmigrasi

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah di Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pt Bank Lippo Tbk, dan Pt Bank Sembada Artanugroho dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999

Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat