Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999

Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999

Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999

Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya dan Legalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999

Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (natour Ltd) ke dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hotel Indonesia Internasional

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999

Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (pt Bukopin)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999

Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999

Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999

Perubahan Pp 17-1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999

Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999

Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Ri Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999

Perubahan Kedua Atas Pp 17-1999 Tentang Badan Penyehataan Perbankan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998

Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998

Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998

Polisi Pamong Praja