Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan (persero)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1992

Pembentukan 18 (delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan Probolinggo, Malang, Bojonegoro, dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt. Rajawali Nusantara Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka dan Sumba Barat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Brantas Abipraya

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (ppd)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Damri

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992

Penundaan Berlakunya Pasal 5 Ayat (1) Pp 18-1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Uu Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992

Pembentukan 18 (delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992

Tenaga Kependidikan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992

Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Nasional Indonesia